Hukum Islam dan Nasional

Hukum Islam Sebagai Bahan Hukum Nasional Indonesia

Oleh

Hendra Surya

Dalam pembangunan Hukum Nasional Indonesia ada beberapa hukum Islam sudah dijadikan sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang ekonomi Islam dan beberapa uu lainnya yang diadopsi dari hukum Islam. Bila kita lihat perkembangan hukum positif di Indonesia terutama dalam hal hukum pidana, nampaknya sedikit  mundur kebelakang bukannya maju, khususnya KUHP yang digunakan oleh bangsa Indonesia sekarang ini, merupakan salah satu produk Belanda yang diadopsi oleh Bangsa Indonesia, sedangkan di Belanda sendiri KUHPwarisan Belanda ini sudah terjadi beberapa kali perubahan, sementera di Indonesia KUHP masih diugnakan dan sampai hari ini KUHP tersebut masih di pakai oleh bangsa Indonesia. Baca lebih lanjut

Hukum Adat

PERAN PETUA SENEUBOK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS TANAH

DI DALAM MASYARAKAT ADAT

 

Oleh

Hendra Surya, S.HI

 

Latar Belakang Masalah

             Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa.  Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya.  Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.  Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.  Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat.  Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.

                Dalam prinsip kesamaan, persoalan yang timbul adalah bagaimana antara semua yang sama itu dapat bertahan menjadi suatu keutuhan, dan dapatkah hidup bersama benar-benar wujud sebagai suatu kesatuan. Hidup bersama dapat dipertahankan dengan berpedoman pada prinsip rukun, yaitu ajaran hidup bersama.

            Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup domkratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal. Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan adat. Baca lebih lanjut

By suryadri

RINGKASAN HUKUM PERDATA INTERNATIONAL

BAB  VI

Oleh : Hendra Surya, S.HI

Buku :  Ridwan Khairandi, dkk, Pengantar Hukum Perdata International Indonesia.

Status Personal

  • Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan/diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaga.
  • Ruang lingkup Status Personal
    • Konsepsi Luas

Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan (lahirnya) dan terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. Baca lebih lanjut

By suryadri