Hukum Islam dan Nasional

Hukum Islam Sebagai Bahan Hukum Nasional Indonesia

Oleh

Hendra Surya

Dalam pembangunan Hukum Nasional Indonesia ada beberapa hukum Islam sudah dijadikan sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang ekonomi Islam dan beberapa uu lainnya yang diadopsi dari hukum Islam. Bila kita lihat perkembangan hukum positif di Indonesia terutama dalam hal hukum pidana, nampaknya sedikit  mundur kebelakang bukannya maju, khususnya KUHP yang digunakan oleh bangsa Indonesia sekarang ini, merupakan salah satu produk Belanda yang diadopsi oleh Bangsa Indonesia, sedangkan di Belanda sendiri KUHPwarisan Belanda ini sudah terjadi beberapa kali perubahan, sementera di Indonesia KUHP masih diugnakan dan sampai hari ini KUHP tersebut masih di pakai oleh bangsa Indonesia.

Inilah problema hukum positif Indonesia, bila kita lihat dilapangan makin hari di Indonesia tingkat kriminalitas terus meningkat, belum lagi dengan halnya persoalan korupsi di tanah air terus menjamur di mana-mana mulai dari pusat sampai kedaerah-daerah. Dari persolan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia tidak mampu mengatasi dan meminimalisir terhadap tindak pindana yang terjadi di Indonesia. Ini menjadi problema bagi Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan tindak kejahatan di tanah air. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh lemahnya sanksi-sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi. Contoh seperti halnya di Arab Saudi, Iran, Afganistan dan negara-negara Islam lainnya. Negara-negara tersebut merupakan negara yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan bagi hukum Nasional negara mereka, bila kita lihat dari perkembangannya negara tersebut berhasil mengurangi tindak pidana kejahatan. Karena negara mereka mempunyai hukum yang tegas, maka oleh karena apa salahnya Indonesia membuat suatu perundang-undang mengenai tindak pinda kejahatan berlandasakan hukum Islam, siapa yang terbukti melakukan pencurian harus dipotong tangan, bagi yang terbukti melakukan pembunuhan harus di hukum qisas sebagai efek jeranya.

Sementara itu khususnya untuk tindak pidana Korupsi, Negara Indonesia harus berani membuat suatu peraturan yang tegas terhadap pelaku korupsi, yaitu jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus di hukum mati atau hukuman penjara seumur hidup. Saya yakin, jika para pembuat undang-undang di Indonesia membuat peraturan demikian pasti negara Indonesia ini dapat terbebas dari tindak pidana korupsi khususnya dan umumnya Indonesia dapat mengurangi tindak pidana kejahatan lainnya.. sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan terntram… Maka oleh karena itu, jika negara ini harus menerapkan sanksi hukumnya yang sepenuhnya, jangan setengah-setengah.

One comment on “Hukum Islam dan Nasional

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s